Evaluasi tersebut dilakukan sebagai bentuk respons atas keluhan masyarakat terkait terganggunya akses pejalan kaki dan dugaan praktik pungutan liar oleh jukir tidak resmi. Fasilitas umum berupa trotoar dan kursi yang seharusnya dapat dimanfaatkan masyarakat secara gratis, kini dikomersialkan secara ilegal.

Kepala Satpol PP Jakarta Barat, Agus Irwanto, menyatakan bahwa pihaknya tengah memprioritaskan penanganan persoalan tersebut melalui peninjauan langsung ke lapangan.

“Permasalahan ketertiban umum akan segera ditindaklanjuti dengan pemeriksaan langsung. Adanya kejadian PKL yang menyerobot trotoar di sekitar kantor wali kota tentunya menjadi atensi serius bagi kami dan akan segera kita evaluasi,” ujar Agus saat dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu.

Agus menambahkan bahwa keterbatasan jumlah personel menjadi tantangan utama dalam melakukan pengawasan rutin. Meski demikian, Satpol PP tetap mengerahkan petugas, khususnya di malam hari, untuk mengamankan jembatan penyeberangan orang (JPO) di berbagai titik Jakarta, termasuk memantau trotoar-trotoar strategis.

“Namun ada kendala dengan keterbatasan jumlah personel Satpol PP Jakarta Barat. Kami sudah memohon untuk tambahan personel, namun memang permasalahan tambahan personel tidaklah mudah untuk dipenuhi,” ungkapnya.

Selain Satpol PP, Suku Dinas Perhubungan (Sudinhub) Jakarta Barat turut memberi perhatian pada masalah parkir liar. Namun, menurut Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Sudinhub Jakarta Barat, Christianto, urusan parkir berada di bawah kewenangan Unit Pengelola (UP) Perparkiran.

“Saya tidak monitor, karena untuk parkir yang mengelola UP Parkir. Kalau ada oknum atau pegawai Sudin Perhubungan terlibat di situ, laporkan saja, nanti kita panggil, kita klarifikasi. Tapi kalau bukan anggota kita, kita enggak bisa menindak,” kata Christianto.

Sudinhub telah memasang rambu larangan parkir di area yang dikeluhkan masyarakat. Selain itu, operasi penertiban juga rutin dilakukan dengan melibatkan personel dan armada derek. Meski demikian, hasilnya tidak selalu optimal karena pelanggar kerap menghindar saat petugas datang.

“Tapi kan kadang-kadang kucing-kucingan. Begitu kita operasi, mereka tidak ada. Kalau kita tongkrongin juga nggak ada,” tambah Christianto.

Pihak berwenang mendorong masyarakat untuk aktif melaporkan pelanggaran melalui aplikasi CRM (Cepat Respons Masyarakat) yang telah disediakan pemerintah. Laporan dari warga akan mempermudah koordinasi lintas instansi dalam menjaga ketertiban umum.  ***