Jakarta, Berita Kita – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mendapat tingkat kepercayaan yang tinggi dari masyarakat pada tujuh bulan pertama masa kepemimpinannya. Berdasarkan hasil survei nasional yang dirilis Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA, stabilitas politik tercatat mencapai 70,8 persen.

Survei yang dilakukan pada 16 hingga 31 Mei 2025 itu mengungkapkan beberapa indikator utama yang menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah. Keamanan nasional menjadi sektor dengan apresiasi tertinggi, yakni 83,1 persen. Sementara itu, penegakan hukum berada di angka 67,8 persen dan kinerja ekonomi makro mencatatkan angka 67,4 persen.

“Kepuasan terhadap keamanan nasional mencapai 83,1 persen. Diikuti penegakan hukum (67,8 persen), stabilitas politik (70,8 persen), dan kinerja ekonomi makro (67,4 persen),” demikian tertulis dalam laporan resmi LSI Denny JA yang dirilis pada Kamis.

Pelaksanaan survei dilakukan terhadap 1.200 responden yang tersebar proporsional di seluruh wilayah Indonesia. Metode yang digunakan adalah multi-stage random sampling melalui wawancara tatap muka, dengan tingkat kesalahan atau margin of error sebesar ±2,9 persen.

LSI Denny JA menilai bahwa stabilitas di sektor politik dan hukum menjadi bagian dari lima indikator penting yang membentuk “rapor biru” pemerintahan Prabowo–Gibran pada tahap awal masa jabatan mereka. Stabilitas makro ini dianggap sebagai landasan utama dalam menjaga kepercayaan publik dan memperkuat konsolidasi kekuasaan.

Survei ini tidak hanya mengandalkan pendekatan kuantitatif, tetapi juga diperkuat oleh berbagai riset kualitatif seperti wawancara mendalam, diskusi kelompok terarah (FGD), penilaian para ahli, serta analisis terhadap pemberitaan media.

Secara umum, LSI Denny JA menyampaikan bahwa meskipun tantangan di bidang ekonomi masih ada, legitimasi dan dukungan masyarakat terhadap pemerintah tetap solid. Pemerintahan Prabowo–Gibran dipandang sedang berada dalam jalur yang konsisten dengan ekspektasi publik serta terus memperoleh dukungan terhadap arah kebijakan yang dijalankan. ***