Kabupaten Pati, BeritaKita – Menjelang aksi unjuk rasa besar yang dijadwalkan pada Rabu, 13 Agustus 2025, suasana Kabupaten Pati kian memanas. Aksi ini digagas oleh sejumlah elemen masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) dan Aliansi Santri Pati untuk Demokrasi (ASPIRASI).
Sejak beberapa hari terakhir, dukungan masyarakat terus mengalir. Di posko-posko yang tersebar di depan Pendopo Kabupaten hingga trotoar menuju DPRD, tumpukan donasi—terutama air mineral—membanjiri lokasi. Panitia mencatat, telah terkumpul lebih dari 13 ribu kardus air mineral. Bantuan tidak hanya datang dari warga Pati, tetapi juga dari daerah sekitar seperti Semarang, Jepara, dan Kudus.
Awalnya, protes warga dipicu kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 250 persen. Meski kebijakan itu telah dibatalkan, arah tuntutan peserta aksi kini bergeser. Mereka mendesak Bupati Pati, Sadewo, untuk mengundurkan diri secara terhormat atau siap dilengserkan melalui gerakan rakyat. Sejumlah baliho dengan pesan tegas sudah terpasang di area Alun-Alun Pati dan sekitar posko aksi.
Merespons meningkatnya eskalasi, Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Pati pada Minggu (10/8/2025) mengeluarkan maklumat berisi lima poin, yakni:
1. Mengajak seluruh pihak menahan diri demi mencegah konflik horizontal.
2. Mengimbau peserta aksi mengedepankan kesantunan dan akhlakul karimah
3. Meminta aparat keamanan menjaga ketertiban dengan pendekatan persuasif, bukan represif.
4. Meminta Bupati Pati melakukan introspeksi dan menyampaikan permintaan maaf terbuka atas kebijakan kontroversial, termasuk soal lima hari sekolah dan kenaikan PBB-P2
5. Mengajak masyarakat memperbanyak doa dan istighasah demi ketenteraman Kabupaten Pati.
Penjagaan keamanan di berbagai titik telah diperketat. Aparat kepolisian, perangkat desa, dan tokoh masyarakat bekerja sama membangun dialog untuk meredam potensi gesekan. Meski begitu, sejumlah warga mengaku khawatir aksi berpotensi ricuh. Harapannya, aspirasi dapat disampaikan secara damai.
Terkait isu pembatalan aksi, Koordinator Gerakan Pati Bersatu, Yayak Gundul, menyampaikan bahwa rencana unjuk rasa sempat dipertimbangkan untuk dibatalkan karena tuntutan awal, yakni pembatalan PBB-P2, telah dikabulkan. Namun, pernyataan berbeda datang dari AMPB.
“Kami akan tetap menggelar aksi pada 13 Agustus 2025. Ini bukan hanya soal pajak, tapi juga tuntutan agar Bupati Sadewo turun dari jabatan dan evaluasi terhadap gaya kepemimpinan yang dianggap arogan,” tegas perwakilan AMPB.
Hari Rabu mendatang diprediksi menjadi momen bersejarah bagi Pati—antara potensi konfrontasi besar atau peluang bagi pemerintah daerah membuka ruang dialog yang lebih demokratis. ***
Editor : Redaksi
