DPR Sepakat Hapus Tunjangan Rumah, Moratorium Kunjungan Luar Negeri

- Redaksi

Sabtu, 6 September 2025 - 07:04 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Sijunjung, Sumatera Barat, BeritaKita – Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade, menyatakan seluruh fraksi di Senayan sepakat menghapus tunjangan perumahan bagi anggota dewan. Keputusan ini diambil menyusul protes keras masyarakat yang disuarakan beberapa waktu terakhir.

 

“Hasil keputusan kemarin itu, bahwa seluruh fraksi sepakat tunjangan rumah sudah dihapuskan,” kata Andre Rosiade saat melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat, Jumat (5/9).

 

Selain itu, Andre menegaskan para legislator juga menyetujui moratorium kunjungan kerja ke luar negeri. Ia menilai langkah ini sebagai bentuk transformasi DPR agar semakin transparan dan berpihak kepada masyarakat.

Baca Juga :  Ratu Rachmatu Zakiyah Resmi Jabat Bupati Serang, Istri Mendes PDT Siap Emban Amanah Warga

“Semua fraksi sepakat melakukan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri. Senayan juga menyetujui transformasi agar DPR RI menjadi lebih baik dalam melayani masyarakat,” ujarnya.

 

Andre menambahkan, sejumlah poin lain dalam tuntutan publik masih dalam proses pembahasan pimpinan DPR RI.

“Sementara hal-hal lain ini lagi diputuskan oleh pimpinan DPR RI,” katanya.

 

Pernyataan Andre sekaligus menanggapi tuntutan Kolektif 17+8 Indonesia Berbenah yang diajukan ratusan mahasiswa di depan Kompleks DPR/MPR RI, Jakarta, pada Kamis (4/9). Dalam kunjungannya ke Ranah Minang, Andre memastikan DPR bersama pemerintah dan lembaga negara lainnya berkomitmen menjalankan aspirasi masyarakat.

Baca Juga :  Video Sri Mulyani Disebut Sebut Guru Beban Negara Dipastikan Hoaks, Kemenkeu Tegaskan Hasil Rekayasa AI

 

Untuk diketahui, Kolektif 17+8 Indonesia Berbenah merupakan gabungan pemengaruh, musisi, komunitas, dan jejaring organisasi masyarakat sipil yang menyuarakan desakan perubahan di parlemen. Kelompok ini telah menyerahkan dokumen fisik berisi tuntutan rakyat kepada DPR RI sebagai pelengkap dari berbagai aksi sebelumnya, seperti kampanye di media sosial, komunikasi informal dengan pimpinan DPR dan partai politik, hingga pengiriman surel kepada sekitar 580 anggota dewan.

 

Tuntutan tersebut dirumuskan dari aspirasi ratusan organisasi masyarakat sipil, rembukan jutaan warganet, pernyataan sikap lembaga studi hukum, serta petisi daring yang mendesak DPR berbenah.  ***

Editor : Rizki

Sumber Berita: Rilis

Berita Terkait

Ketua DPC Jakarta Utara Soroti RAPIMNAS AWPI 2025 Bertema Indonesia Emas
Ketum AWPI, “Saya Masih Punya Hutang Moral
Rapimnas AWPI 2025 Perkuat Sinergi Pers Nasional dan Pemerintah Menuju Indonesia Emas
KJRI Hamburg Selenggarakan Seminar Kesehatan Mental untuk WNI di Jerman
Korupsi di Indonesia Sudah Menjadi Ekosistem yang Menggurita
Ketua Umum Agus Flores Pimpin Sumpah Setia dan Pelantikan Ketua DPW FRN se-Indonesia
Sobat Dukcapil Permudah Warga Tangerang Urus Dokumen Kependudukan
Polda Jateng Gelar Kapolda Cup 2: Ajak Anak Muda Ubah Energi Tawuran Jadi Prestasi di Gelanggang
Berita ini 32 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 16 Oktober 2025 - 12:28 WIB

Ketua DPC Jakarta Utara Soroti RAPIMNAS AWPI 2025 Bertema Indonesia Emas

Rabu, 15 Oktober 2025 - 03:34 WIB

Ketum AWPI, “Saya Masih Punya Hutang Moral

Senin, 13 Oktober 2025 - 22:13 WIB

Rapimnas AWPI 2025 Perkuat Sinergi Pers Nasional dan Pemerintah Menuju Indonesia Emas

Senin, 13 Oktober 2025 - 11:20 WIB

KJRI Hamburg Selenggarakan Seminar Kesehatan Mental untuk WNI di Jerman

Senin, 13 Oktober 2025 - 07:50 WIB

Korupsi di Indonesia Sudah Menjadi Ekosistem yang Menggurita

Berita Terbaru

Ekonomi/Bisnis

Koperasi Merah Putih, Gerakan Baru Menuju Ekonomi Kerakyatan

Sabtu, 18 Okt 2025 - 01:40 WIB

Peristiwa

Sempati 89 Berduka Kehilangan Sosok Peduli Sesama

Jumat, 17 Okt 2025 - 16:22 WIB

Kenali gejala diabetes

Nenavin memiliki kandungan senyawa aktif yang bermanfaat bagi penderita diabetes