Jakarta, BeritaKita–Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan komitmennya untuk terus menurunkan biaya penyelenggaraan ibadah haji. Hal itu disampaikan dalam Sidang Kabinet Paripurna yang digelar di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/10/2025).
Dalam sidang tersebut, Prabowo menyampaikan arah kebijakan satu tahun pemerintahan yang berfokus pada efisiensi anggaran dan peningkatan pelayanan publik, termasuk dalam urusan ibadah haji. Ia menilai, penyelenggaraan haji harus dikelola secara profesional dan transparan agar tidak membebani masyarakat.
Presiden Prabowo meminta Kementerian Haji dan Umrah untuk mengkaji kembali komponen biaya haji agar bisa ditekan tanpa mengurangi kualitas pelayanan bagi jamaah.
“Menteri Haji, dia tidak hadir karena sedang di Arab Saudi berurusan dengan mereka. Saya minta biaya haji harus terus turun. Ya, bisa dengan efisiensi dan pelaksanaan yang bersih,” ujar Prabowo.
Selain efisiensi biaya, Kepala Negara juga menekankan pentingnya pemangkasan waktu tunggu keberangkatan jamaah haji. Ia menargetkan agar masa tunggu yang kini mencapai rata-rata 40 tahun bisa dipersingkat menjadi 26 tahun.
Menurut Prabowo, kebijakan ini merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah dalam menjamin hak umat Islam untuk menunaikan ibadah haji tepat waktu. Ia meyakini target tersebut dapat dicapai melalui pembenahan sistem pendaftaran dan kerja sama strategis dengan pemerintah Arab Saudi.
Optimisme tersebut muncul setelah Indonesia resmi memiliki Kementerian Haji dan Umrah, lembaga baru yang sebelumnya merupakan Badan Penyelenggara Haji (BP Haji). Dengan status kementerian, koordinasi dengan Arab Saudi diharapkan menjadi lebih efektif.
Prabowo menjelaskan bahwa pembentukan Kementerian Haji dan Umrah merupakan hasil permintaan langsung dari Pemerintah Arab Saudi.
“Kita mendirikan Kementerian Haji atas permintaan Pemerintah Arab Saudi. Mereka bilang, ‘Kami urusan haji adalah Menteri Haji. Jadi kami harus berurusan dengan pejabat setingkat menteri.’ Maka kita menyesuaikan,” tutur Presiden.
Langkah ini dinilai sebagai lompatan besar dalam diplomasi keagamaan Indonesia. Dengan status kementerian, posisi Indonesia dalam negosiasi kuota dan fasilitas haji menjadi lebih kuat.
Dalam kesempatan yang sama, Prabowo juga mengungkapkan kabar penting dari Arab Saudi yang untuk pertama kalinya dalam sejarah mengubah undang-undang kepemilikan lahan. Kini, negara asing diizinkan untuk membeli lahan di wilayah Tanah Suci.
Perubahan regulasi tersebut membuka peluang bagi Pemerintah Indonesia untuk mewujudkan rencana pembangunan Kampung Indonesia di Kota Mekah. Proyek ini bertujuan menyediakan akomodasi dan fasilitas permanen bagi jamaah Indonesia selama pelaksanaan haji dan umrah.
Prabowo menyebutkan bahwa rencana pembelian lahan di Mekah telah disetujui oleh otoritas Arab Saudi. Pemerintah bahkan telah ditawarkan beberapa lokasi strategis yang tidak terlalu jauh dari Masjidil Haram.
Namun, pembelian lahan tersebut harus dilakukan melalui mekanisme lelang terbuka bersama sekitar 90 entitas lain dari berbagai negara dan institusi.
“Waktu saya bertemu Menteri Luar Negeri Arab Saudi, beliau bilang, ‘Pak, lelangnya ditutup tanggal 30 Oktober. Tapi yang daftar sudah banyak, sekitar 90 entitas,’” kata Prabowo sambil berharap Indonesia bisa menjadi salah satu pemenang lelang tersebut.
Presiden menyebutkan bahwa pembangunan Kampung Indonesia merupakan bentuk nyata dari kerja sama bilateral yang semakin erat antara Indonesia dan Arab Saudi. Ia menilai proyek ini akan memberikan manfaat besar bagi jamaah Indonesia di masa depan.
Selain itu, pemerintah juga berencana memanfaatkan proyek tersebut untuk memperkuat diplomasi ekonomi, budaya, dan pariwisata keagamaan Indonesia di kawasan Timur Tengah.
Prabowo menginstruksikan agar Kementerian Agama, Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Haji dan Umrah bekerja sama secara terintegrasi dalam proses lelang lahan dan penyusunan desain proyek Kampung Indonesia.
Pemerintah juga menegaskan komitmennya untuk menjaga transparansi dalam seluruh proses pengadaan, agar proyek ini tidak hanya menjadi simbol kebanggaan, tetapi juga contoh tata kelola yang bersih.
Prabowo menilai, keberhasilan pembangunan Kampung Indonesia akan menjadi momentum besar bagi bangsa dalam meningkatkan kualitas pelayanan ibadah haji. Ia juga berharap proyek tersebut bisa selesai sesuai rencana dan memberikan dampak positif bagi seluruh umat.
Sementara itu, Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf, yang tengah berada di Arab Saudi, disebut sedang berkoordinasi dengan pihak kerajaan terkait efisiensi biaya dan percepatan pelaksanaan program Kampung Haji Indonesia 2028.
Presiden Prabowo juga menyinggung perlunya doa dan dukungan masyarakat agar semua rencana pemerintah dalam bidang haji dapat berjalan lancar.
“Mudah-mudahanlah, mungkin Menteri Agama nanti pimpin doa khusus,” ujarnya dengan nada optimistis.
Langkah pemerintah ini mendapatkan apresiasi dari berbagai pihak, termasuk tokoh-tokoh keagamaan yang menilai kebijakan tersebut sejalan dengan aspirasi umat Islam di Indonesia.
Melalui kebijakan ini, Prabowo berharap Indonesia dapat menjadi contoh bagi negara lain dalam mengelola haji secara mandiri, efisien, dan berintegritas. Pemerintah ingin memastikan bahwa setiap rupiah yang dibayarkan jamaah benar-benar kembali untuk kepentingan mereka.
Dengan semangat pelayanan dan pembaruan sistem, Prabowo menegaskan bahwa reformasi di bidang haji bukan hanya tentang angka, melainkan tentang komitmen moral pemerintah kepada rakyat. Ia ingin agar umat Islam Indonesia semakin mudah, cepat, dan nyaman dalam menunaikan ibadah ke Tanah Suci. ***
Editor : Redaksi
