JAKARTA, BERITAKITA || Politisi PDIP Guntur Romley menanggapi sindiran Ketua Harian Partai Solidaritas Indonesia Ahmad Ali terkait isu kepemimpinan jangka panjang dalam partai politik. Respons tersebut muncul setelah Ali mengangkat figur yang dianggap terlalu lama menjabat sebagai ketua umum sebuah partai.
Guntur menilai sindiran tersebut tidak tepat karena persoalan yang disorot justru berkaitan dengan keterlibatan politik Presiden ke-7 RI Joko Widodo setelah tidak lagi menjabat. Ia menyoroti perubahan sikap politik yang dinilai berbeda dengan pernyataan Jokowi sebelum masa jabatannya berakhir.
Dalam narasinya, Guntur mengingatkan bahwa Jokowi sebelumnya menyatakan ingin kembali ke Solo untuk menghabiskan waktu bersama keluarga. Namun kondisi politik saat ini dinilai menunjukkan bahwa mantan presiden tersebut masih turut mencampuri dinamika perpolitikan nasional.
Guntur menggambarkan situasi tersebut sebagai tindakan yang bertolak belakang dengan sikap yang pernah disampaikan Jokowi. Ia menilai keterlibatan politik pasca-kepresidenan tersebut menimbulkan sorotan publik dan memicu reaksi keras dari berbagai pihak, termasuk dari PDIP.
Selain itu, Guntur menilai pernyataan Ahmad Ali yang menyinggung sosok “nenek-nenek” sebagai bentuk ungkapan yang merendahkan. Istilah tersebut dianggap tidak pantas digunakan dalam dinamika komunikasi politik yang semestinya tetap menjaga etika.
Menurut Guntur, muncul dugaan bahwa sentilan tersebut dipicu oleh kekecewaan sebagian pihak terhadap figur perempuan yang pernah menolak wacana perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode. Ia menilai konteks tersebut menjadi latar dari munculnya ungkapan bernada sinis dari PSI.
Pernyataan Ahmad Ali sendiri disampaikan saat memberikan pengarahan dalam pertemuan koordinasi PSI di wilayah Kepulauan Riau. Ali mengangkat kembali isu pemimpin partai yang puluhan tahun menjabat, tanpa menyebutkan nama, namun menggambarkannya dengan istilah yang memicu reaksi keras.
Situasi ini menambah dinamika hubungan politik antarpartai dan memperlihatkan adanya perbedaan pandangan mengenai batas keterlibatan mantan presiden dalam politik nasional. Kritik yang berkembang menunjukkan adanya gesekan yang semakin terbuka menjelang penguatan agenda politik di tingkat nasional. ***
Editor : Beritakita.click
Sumber Berita: Rilis
