JAKARTA, BERITAKITA || Mantan Presiden Republik Indonesia ke 7, Joko Widodo, menegaskan bahwa dirinya tidak pernah meresmikan Bandara Khusus PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) di Morowali, Sulawesi Tengah. Pernyataan ini ia sampaikan kepada BERITAKITA (BK) saat ditemui di Solo pada Jumat, 28 November 2025. Ia menyampaikan klarifikasi atas maraknya sorotan publik mengenai legalitas bandara tersebut.
Jokowi menuturkan bahwa selama menjabat sebagai presiden, ia hanya meresmikan satu bandara di wilayah Morowali, yaitu Bandara Maleo. Bandara tersebut merupakan proyek pemerintah dan dibangun untuk mendukung konektivitas masyarakat. “Seingat saya, yang saya resmikan adalah Bandara Maleo di Morowali, dan itu dibangun oleh pemerintah,” ujarnya.
Pernyataan tersebut sekaligus meluruskan anggapan yang menyebut dirinya pernah meresmikan bandara milik perusahaan pemrosesan nikel tersebut. Jokowi menyampaikan bahwa Bandara IMIP bukan merupakan proyek pemerintah. Ia menambahkan bahwa fasilitas itu merupakan aset swasta yang pengelolaannya berada di luar kewenangannya sebagai kepala negara pada saat itu.
Jokowi juga membantah tudingan yang mengaitkan dirinya dengan proses peresmian Bandara IMIP pada tahun 2019. Menurutnya, berbagai isu yang tidak berdasar kerap dikaitkan dengan dirinya, terutama setelah munculnya berbagai kritik terhadap keberadaan bandara tersebut. “Semua hal yang tidak baik selalu ditariknya ke saya,” ujar Jokowi.
Sorotan terhadap Bandara IMIP memuncak setelah Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin melakukan peninjauan fasilitas penerbangan di kawasan industri Morowali pada 19 November 2025. Peninjauan itu dilakukan bertepatan dengan pelaksanaan Latihan Terintegrasi 2025 yang melibatkan TNI dan sejumlah instansi pemerintah.
Dalam kunjungannya, Sjafrie mengungkapkan adanya kejanggalan terkait operasi bandara yang tidak berada dalam pengawasan negara. Ia menilai bahwa keberadaan fasilitas strategis tanpa keterlibatan pemerintah membuka potensi kerawanan terhadap kedaulatan ekonomi nasional. Pernyataannya memicu perhatian publik dan mendorong penelusuran lebih dalam mengenai status operasional bandara tersebut.
Lokasi Bandara IMIP berada di dekat jalur laut strategis, yaitu Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II dan III. Posisi tersebut dinilai sangat penting bagi pengawasan aktivitas logistik dan keamanan nasional. Karena itu, Sjafrie menegaskan perlunya penguatan regulasi dan pengawasan agar tidak terjadi pelanggaran yang dapat merugikan kepentingan negara.
Selain menyoroti aspek regulasi, Sjafrie juga menyampaikan pesan tegas mengenai komitmen pemerintah dalam memberantas praktik-praktik ilegal di kawasan industri. Ia menekankan bahwa negara akan terus memperkuat tata kelola sektor pertambangan serta memastikan seluruh fasilitas pendukung industri berada dalam koridor hukum yang berlaku.
Klarifikasi dari Jokowi dan kritik dari Menteri Pertahanan ini menjadi rangkaian dinamika terbaru dalam isu pengelolaan fasilitas industri di Morowali. Pemerintah diharapkan dapat memperjelas status dan pengawasan operasional Bandara IMIP agar tidak memunculkan spekulasi lanjutan di tengah masyarakat. ***
Editor : Beritakita.click
Sumber Berita: Rilis
