Kota Bekasi, BeritaKita – Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bekasi, Drs. Junaedi, menegaskan pentingnya sinkronisasi antara program pembangunan daerah dan kebijakan nasional dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini disampaikan saat menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Sinkronisasi Program dan Kegiatan Pemerintah Tahun 2025 yang digelar di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, bersama Kepala Bappelitbangda Kota Bekasi, Dicky Irawan. Selasa, (28/10).
Rakor ini diikuti oleh para Sekretaris Daerah dan Kepala Bappeda dari berbagai daerah di Indonesia. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa arah pembangunan di tingkat daerah selaras dengan prioritas pembangunan nasional, sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan kebijakan Kementerian Dalam Negeri.
Dalam kesempatan tersebut, Junaedi menekankan bahwa sinkronisasi bukan hanya soal penyesuaian dokumen perencanaan, melainkan juga upaya membangun komunikasi dan kolaborasi antarpemerintah agar pembangunan berjalan efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Rakor ini menjadi ruang strategis bagi daerah untuk menyamakan langkah dan memperkuat koordinasi lintas sektor. Bagi Kota Bekasi, hasilnya akan menjadi acuan dalam memastikan program pembangunan daerah tersinergi dengan kebijakan nasional,” ujar Junaedi.
Ia menambahkan, tantangan pembangunan di daerah semakin kompleks seiring dengan dinamika sosial dan ekonomi masyarakat perkotaan. Oleh karena itu, diperlukan kejelasan arah serta sinergi antara kebijakan pusat dan daerah agar setiap program yang dijalankan tidak tumpang tindih dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara tepat.
Sementara itu, Kepala Bappelitbangda Kota Bekasi, Dicky Irawan, menyampaikan bahwa Rakor ini juga menjadi sarana untuk memperkuat koordinasi dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan. Menurutnya, pemerintah daerah perlu terus berinovasi dalam menyusun program yang adaptif terhadap perubahan, baik di bidang ekonomi, lingkungan, maupun pelayanan publik.
“Kami ingin memastikan bahwa setiap program pembangunan di Kota Bekasi benar-benar berdampak bagi masyarakat, mulai dari peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, hingga tata kelola lingkungan yang berkelanjutan,” jelas Dicky.
Kegiatan ini juga menjadi bagian dari upaya pemerintah pusat untuk mendorong daerah lebih aktif dalam mendukung pencapaian target pembangunan nasional, termasuk pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas infrastruktur, serta digitalisasi layanan publik.
Melalui sinkronisasi yang baik, diharapkan pembangunan di Kota Bekasi tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga pada peningkatan kesejahteraan sosial dan kualitas hidup warga. Pendekatan humanis dalam setiap kebijakan menjadi kunci agar masyarakat benar-benar merasakan manfaat pembangunan.
“Pemerintah daerah harus hadir sebagai pelayan masyarakat. Setiap program harus berpihak pada kebutuhan warga, terutama kelompok yang paling membutuhkan,” pungkas Junaedi.
Dengan semangat kolaborasi dan komitmen bersama, Pemerintah Kota Bekasi berupaya memastikan bahwa arah pembangunan tahun 2025 dapat memberikan kontribusi nyata terhadap kemajuan daerah sekaligus mendukung visi pembangunan nasional yang berkeadilan dan berkelanjutan. ***
Penulis : Dadan
