Tangerang Selatan, BeritaKita — Diskusi publik mengenai pembangunan Kota Tangerang Selatan kembali memunculkan kritik dari warga. Beberapa komentar yang masuk menyoroti peran DPRD serta keterlibatan pihak swasta dalam membangun wajah kota.
Seorang warga bernama Ismail Saleh menyampaikan kritik terkait transparansi aliran dana pembangunan. Ia menilai fungsi pengawasan DPRD harus diperkuat.
“Harus dicari tahu aliran dananya ke mana saja. Harusnya wakil rakyat di DPRD yang pantau. Seakan-akan semua pejabat pada diam. Kalau tidak ada yang mengawasi, semuanya adem ayam saja. Kota modern tapi yang bikin modern malah pihak swasta. Ayo Bapak Ibu, itu uang pajak dari warganya loh,” kata Ismail.
Komentar lain juga datang dari warga yang berterima kasih atas hadirnya pembangunan di kawasan yang dikelola pihak swasta, seperti Sinarmas dan Summarecon. Namun, ia menilai pemerintah kota terkesan berjalan dengan sistem autopilot.
“Terima kasih untuk pembangunan di Tangsel, Sinarmas, Summarecon, Jayapro, dan lainnya. Maaf, kota ini autopilot. Tanpa Anda semua, enggak paham kota ini mau gimana,” ungkap warga tersebut.
Menanggapi hal itu, Wali Kota Tangerang Selatan, Benyamin Davnie, menekankan bahwa DPRD tetap memiliki peran strategis. Ia menegaskan bahwa mekanisme pengawasan berjalan melalui forum resmi.
“Tadi sudah saya sampaikan di awal bahwa mekanisme dengan DPRD ini dilaksanakan melalui rapat dengar pendapat. Itu dilakukan bersama teman-teman dari dinas, baik saat menyusun anggaran baru maupun saat mengevaluasi anggaran yang sedang berjalan,” ujar Benyamin.
Ia menambahkan bahwa DPRD kerap menunjukkan sikap kritis. “Kalau rapatnya galak, itu DPR-nya galak-galak Pak. Mereka kritis, sampai menyoroti angka-angka anggaran secara detail,” jelasnya.
Benyamin juga menyinggung peran pihak swasta yang dianggap dominan dalam pembangunan. Menurutnya, pemerintah kota memiliki posisi sebagai regulator yang memastikan aturan dijalankan.
“Memang peran swasta bagaimanapun harus didorong oleh pemerintah kota. Mereka punya hak untuk membangun. Posisi kami adalah regulator melalui perizinan yang kami lakukan,” ungkapnya.
Ia menjelaskan, izin pembangunan tetap harus melewati prosedur ketat. “Site plan, izin lokasi mungkin satu kawasan. Tapi izin pembangunan, izin bangunan gedung, sampai sertifikat laik fungsi itu kami proses satu per satu. Building coverage ratio dan garis sempadan juga harus sesuai aturan,” kata Benyamin.
Dalam forum yang sama, salah satu peserta diskusi bernama Aji turut menanggapi isu pembangunan. Ia menilai kota terlihat lebih maju di kawasan swasta dibandingkan wilayah lain.
“Kita melihat kalau di BSD atau Summarecon itu adem, banyak pohon. Tapi kalau ke Pamulang atau Ciputat, tetap panas dan penuh asap kendaraan. Pembangunan lebih terasa di wilayah swasta,” ucap Aji.
Menurut Aji, kritik netizen soal kota autopilot ada benarnya. Ia menyebut pembangunan masih belum merata dan hanya berfokus di kawasan tertentu.
Sementara itu, menutup diskusi, Benyamin menyampaikan pernyataan penutup. Ia menegaskan pentingnya masukan dari masyarakat.
“Yang pertama, terima kasih atas semua masukan dari pihak manapun. Ini menjadi bahan yang sangat positif bagi pemerintah kota,” ucapnya.
Benyamin menuturkan bahwa konsolidasi internal telah dilakukan untuk mengevaluasi kinerja. “Kemarin saya sudah melakukan konsolidasi dengan teman-teman untuk introspeksi, apa saja yang harus diperbaiki,” katanya.
Ia juga menekankan komitmen terhadap transparansi. “Saya mohon partisipasi masyarakat bisa lebih banyak lagi. Bukan hanya melalui Musrenbang, tetapi juga forum-forum yang diciptakan masyarakat untuk berdialog dengan kami,” jelas Benyamin.
Lebih lanjut, ia mendorong adanya pintu masuk yang lebih luas dalam penyusunan APBD. “Saya usul supaya pintu masuk ke APBD diperbanyak. Jangan hanya Musrenbang saja, tapi forum-forum lain juga diberi ruang,” tegasnya.
Benyamin menutup dengan komitmen untuk tetap patuh pada aturan. “Saya ingin menjalankan pemerintahan kota ini sesuai dengan aturan dan sesuai kehendak masyarakat,” tandasnya.
Dengan demikian, diskusi publik tersebut menegaskan adanya harapan masyarakat agar pembangunan Kota Tangerang Selatan berjalan transparan, merata, dan berpihak pada kepentingan warga secara luas. ***
Editor : Redaksi
Sumber Berita: https://youtu.be/p40YioDJne8?si=3whR1sYPveO-jmBq
