JAKARTA, BERITAKITA || Keterbatasan lahan pemakaman kini menjadi persoalan serius di kawasan perkotaan, termasuk Depok dan DKI Jakarta. Di tengah padatnya permukiman dan pesatnya pertumbuhan penduduk, ruang untuk tempat peristirahatan terakhir semakin menyempit. Menyikapi hal tersebut, Pemerintah Kota (Pemkot) Depok membuka peluang kerja sama dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dalam penyediaan Tempat Pemakaman Umum (TPU). Langkah ini mencerminkan semangat kolaborasi antardaerah untuk mengatasi masalah yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menyentuh sisi kemanusiaan.
Kepala UPT Pemakaman Kota Depok, Muhamad Iksan, menyampaikan bahwa pihaknya tidak menutup kemungkinan menjalin kerja sama dengan DKI Jakarta. Ia menegaskan pentingnya keseimbangan antara kepentingan daerah dan kepedulian sosial lintas wilayah.
“Kami terbuka untuk menjalin kolaborasi,” ujarnya. Namun, ia menambahkan bahwa prioritas utama tetap diberikan kepada kebutuhan warga Depok. “Kami juga harus pastikan, warga Depok tidak kesulitan mendapatkan lahan makam. Itu yang paling penting,” lanjutnya.
Berdasarkan data terbaru, Depok memiliki 13 TPU, namun hanya enam di antaranya yang masih mampu menampung jenazah baru. Untuk mengantisipasi lonjakan kebutuhan, Pemkot Depok berencana membuka TPU Parigi pada tahun 2026 dengan kapasitas hingga 15.000 makam. Meski demikian, angka tersebut belum sebanding dengan peningkatan jumlah penduduk yang terus bertambah setiap tahun. Di sisi lain, Jakarta yang kian padat hampir kehabisan ruang pemakaman, sehingga kerja sama antarwilayah menjadi alternatif realistis.
Masalah keterbatasan lahan ini juga menyingkap dilema kemanusiaan. Di satu sisi, setiap orang berhak memperoleh tempat peristirahatan yang layak; di sisi lain, lahan di wilayah perkotaan semakin terbatas. Persoalan ini menuntut pemerintah untuk tidak hanya berpikir teknis, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai sosial yang melekat pada tradisi pemakaman masyarakat Indonesia.
Menurut Iksan, rencana kolaborasi antara Depok dan DKI Jakarta bukan semata soal penyediaan lahan. Ia menilai kerja sama tersebut harus dilandasi semangat empati dan kemanusiaan yang tinggi.
“Kita bicara tentang tempat bagi keluarga, orang tua, atau kerabat yang berpulang,” ujarnya dengan nada haru. “Keputusan ini harus mempertimbangkan sisi kemanusiaan, bukan hanya administratif,” imbuhnya menegaskan.
Sejumlah warga Depok menyambut baik rencana kerja sama tersebut selama hak masyarakat lokal tetap dijaga. Deni (43), warga Beji, mengungkapkan pandangannya saat berziarah ke makam ayahnya.
“Kalau masih ada lahan dan sistemnya jelas, saya pikir tidak masalah. Pada akhirnya kita semua sama, manusia,” ucapnya sambil menabur bunga di pusara keluarganya.
Rencana ini diharapkan menjadi langkah awal menuju pengelolaan pemakaman yang lebih bijak dan berkelanjutan. Pemerintah daerah didorong untuk tidak hanya mencari solusi jangka pendek, tetapi juga memanfaatkan teknologi serta inovasi, seperti konsep pemakaman vertikal, digitalisasi data TPU, dan pengelolaan lahan hijau terpadu. Pada akhirnya, keterbatasan lahan bukan sekadar isu fisik, melainkan cerminan bagaimana masyarakat menghormati kehidupan bahkan setelah seseorang meninggalkan dunia. Kolaborasi Depok dan DKI Jakarta menjadi wujud nyata nilai gotong royong dalam menghadapi tantangan urbanisasi yang kian kompleks. ***
Penulis : Dadan
