Jakarta, BeritaKita – Sejumlah elemen bangsa yang tergabung dalam Forum Penegak Pancasila TNI (FPP TNI), PETISI-100, dan Majelis Permusyawaratan Ulama Indonesia Independen (MPUII) menggelar pernyataan sikap di Jakarta. Mereka menuding pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Presiden Prabowo Subianto dikuasai oligarki yang merugikan rakyat serta melanggar konstitusi.
Pernyataan tersebut disampaikan langsung oleh Mayjen (Purn) Soenarko bersama Dr. Marwan Batubara. Mereka menyebut Indonesia telah kehilangan jati diri sebagai bangsa merdeka, delapan dekade setelah Proklamasi.
“NKRI kini terjajah akibat ulah oligarki pengkhianat negara, para pelaku kejahatan State-Corporate Crimes (SCC),” tegas Soenarko.
Menurut mereka, kebijakan di era Jokowi dinilai otoriter, anti-demokrasi, sarat kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN), serta melanggar konstitusi. Marwan Batubara menambahkan, “Jokowi bahkan masuk daftar pemimpin terkorup dunia tahun 2024 versi OCCRP.”
FPP TNI, PETISI-100, dan MPUII juga menilai kebijakan pro-oligarki masih berlanjut pada pemerintahan Prabowo. Mereka menuding janji perbaikan ekonomi dan pemberantasan korupsi yang digaungkan Prabowo sebatas retorika.
Mereka mengingatkan bahwa protes dan demonstrasi rakyat di berbagai daerah muncul sebagai bentuk kemarahan terhadap kejahatan negara. Insiden tewasnya Affan Kurniawan akibat tindakan represif aparat menjadi pemicu kemarahan yang semakin meluas.
Tuntutan kepada Pemerintah dan DPR
Dalam pernyataan sikap yang dirilis, gabungan tiga elemen bangsa itu mengajukan sepuluh tuntutan utama:
-
Memulihkan ekonomi rakyat dan menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok.
-
Memecat Kapolri Listyo Sigit Prabowo dan menggantinya dengan perwira berintegritas.
-
Mereshuffle menteri titipan Jokowi yang diduga terlibat KKN dan pro-oligarki.
-
Menangkap dan mengadili mantan Presiden Jokowi atas dugaan pengkhianatan negara.
-
Memproses pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka karena cacat demokrasi, konstitusi, moral, dan religi.
-
Mereformasi Polri dan menempatkannya di bawah Kementerian Dalam Negeri.
-
Menangkap, mengadili, dan menyita aset oligarki hitam pelaku SCC di berbagai wilayah.
-
Memproses hukum pembunuhan Affan Kurniawan dan tindakan anarkis aparat.
-
Mengusut pelanggaran HAM berat, termasuk tragedi KM 50, Stadion Kanjuruhan, serta kematian ratusan petugas KPPS.
-
Menjalankan pemerintahan yang mandiri, berdaulat, bebas oligarki, dan taat konstitusi.
Seruan Gerakan Nasional
Soenarko menyerukan agar seluruh rakyat Indonesia bersatu dalam perjuangan konstitusional untuk merebut kembali kedaulatan dari tangan oligarki. “Kami menuntut tindak lanjut dan langkah nyata dari Presiden Prabowo dan DPR RI,” pungkasnya. ***
Penulis : Rizki
