Bandung, Berita Kita – Gubernur Jawa Barat menyampaikan paparan komprehensif mengenai delapan strategi utama untuk mengatasi permasalahan kemiskinan yang masih menjadi tantangan di provinsi dengan populasi terbesar di Indonesia ini. Paparan disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jawa Barat yang membahas pengesahan Raperda tentang investasi dan pengesahan hasil Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ).
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur mengawali dengan mengapresiasi dinamika politik yang terjadi di Jawa Barat. “Semua orang memiliki konsern pada hal yang menjadi tujuan kita mewujudkan Jawa Barat istimewa dengan berbagai cara. Tugas DPR adalah bicara. Itulah tugas DPR. Jadi kalau tidak bicara mungkin DPRD dianggap tidak ada,” ujarnya.
Delapan Rekomendasi Strategis
Gubernur menjelaskan bahwa terdapat delapan aspek utama yang menjadi fokus pemerintah provinsi dalam menangani permasalahan kemiskinan. Kedelapan aspek tersebut meliputi pendidikan, infrastruktur, kesehatan, pengendalian penduduk, pengendalian lingkungan, belanja pemerintah, dan pengelolaan aset.
“Keberhasilan Indonesia sangat tergantung terhadap kinerja pemerintah provinsi Jawa Barat, pemerintah kabupaten kota, dan pemerintahan desa,” tegas Gubernur, menekankan peran strategis Jawa Barat dalam konteks nasional.
Pendekatan Tidak Konvensional dalam Penegakan Hukum
Gubernur mengakui bahwa beberapa langkahnya kerap dianggap kontroversial, namun menegaskan bahwa pendekatan tersebut diperlukan untuk efektivitas. Ia memberikan contoh operasi penutupan galian C dan pelanggaran lingkungan.
“Kalau saya melakukan operasi terhadap penutupan galian C, penutupan areal-areal pelanggaran terhadap lingkungan, kalau saya mengkoordinasikan terlebih dahulu dengan jajaran saya, bisa jadi operasi saya gagal. Kenapa? Karena begitu rapat, besoknya penambangnya sudah tahu apa yang akan kami lakukan,” jelasnya.
Strategi kejutan ini menurutnya terbukti efektif melahirkan perhatian publik dan dukungan penegak hukum. “Dari efek kejut itu melahirkan viral. dari viral itu melahirkan atensi yang pada akhirnya hari ini Jawa Barat seluruh penambangan liar bisa diselesaikan secara hukum dan Kapolda memberi atensi yang sangat tinggi,” tambahnya.
Regulasi Perlindungan Lingkungan
Gubernur mengumumkan telah mengeluarkan peraturan gubernur yang melarang alih fungsi lahan. Regulasi ini mencakup larangan alih fungsi hutan, areal perkebunan, sumber-sumber pengairan, daerah aliran sungai, dan pesawahan.
“Larangan alih fungsi lahan yang itu harus segera ditindaklanjuti oleh kabupaten kota dengan melakukan evaluasi tata ruang secara menyeluruh. Karena inilah jalan yang terbaik apabila kita ingin melakukan perubahan lingkungan di Jawa Barat,” paparnya.
Kritik terhadap Sistem Pendidikan Gratis
Gubernur menyoroti permasalahan dalam implementasi pendidikan gratis. Menurutnya, gratisnya sekolah negeri tidak bermakna jika sekolah swasta masih berbayar dan biaya pendukung pendidikan tetap tinggi.
“Saya tadi di jalan itu bertemu dengan orang, orangnya menangis di depan saya karena seragamnya tidak bisa terbayar. Saya katakan, ‘Harga seragam berapa?’ ‘1,5 juta.’ Saya balik, ‘Jajan anak ibu berapa?’ Sehari Rp2.000,” ilustrasi yang menggambarkan ironi sistem pendidikan saat ini.
Gubernur menjelaskan filosofinya bahwa kemiskinan tidak hanya disebabkan menurunnya pendapatan, tetapi juga meningkatnya biaya hidup. “Biaya hidup yang tinggi misalnya di sekolah, biaya studi tour, biaya perpisahan, biaya outing class, dan berbagai biaya wisudaan itu adalah biaya yang tinggi dalam pendidikan,” jelasnya.
Analisis Penyebab Kemiskinan
Menurut Gubernur, kemiskinan di Jawa Barat memiliki beberapa akar permasalahan. Pertama, ketika masyarakat sakit dan tidak ada jaminan kesehatan yang memadai. “Karena orang bisa jatuh miskin ke dalam jurang yang lebih dalam manakala dia sakit tidak ada yang mengobati, BPJS-nya tidak mampu meng-cover, biaya untuk ngontrak selama dirawat di Hasan Sadikin tidak punya,” ungkapnya.
Kedua, kerusakan sumber daya alam yang menghilangkan sumber penghidupan masyarakat. “Air yang hilang, sumber penghidupan yang hilang, sumber energi yang hilang, sumber protein yang hilang, sumber kalori yang hilang di lingkungan berupa kerusakan lingkungan itu akan melahirkan kemiskinan,” paparnya.
Pengendalian Pertumbuhan Penduduk
Gubernur menceritakan pengalamannya bertemu dengan keluarga-keluarga besar yang hidup dalam kondisi ekonomi sulit. Di Majalengka, ia bertemu keluarga dengan 11 anak yang tinggal di kontrakan, sementara di Cirebon menemukan keluarga dengan empat anak yang tinggal di rumah satu kamar hasil pinjaman Rp25 juta.
“Saya katakan bahwa jumlah anak sangat identik dengan problem kemiskinan. Betul kemiskinan tidak akan bisa diselesaikan dengan hanya mengatur kelahiran, tetapi setidaknya pengaturan kelahiran adalah bagian dari untuk menekan angka kemiskinan,” tegasnya.
Strategi Investasi dan Hambatannya
Gubernur mengidentifikasi tiga modal utama untuk menarik investasi: konektivitas infrastruktur, ketersediaan jaringan air bersih, dan iklim investasi yang kondusif. Namun, ia mengakui adanya permasalahan dengan perusahaan yang menggunakan air tanah tanpa izin.
“Banyak perusahaan-perusahaan yang masih menggunakan air bawah tanah tapi tidak berizin bayar pajak tidak jalan terus karena kalau dihentikan mereka pabriknya berhenti,” jelasnya mengenai dilema yang dihadapi.
Gubernur menjanjikan penyelesaian seluruh perizinan yang tertunda dalam waktu satu bulan. “Hari ini saya janjikan dalam 1 bulan ini seluruh perizinan di Jawa Barat tuntas dan selesai,” katanya tegas.
Tantangan Pembebasan Lahan
Salah satu hambatan investasi yang disorot adalah naiknya harga tanah secara drastis. Kasus BYD dijadikan contoh dimana 20 hektar lahan belum bisa dibebaskan karena masyarakat meminta harga Rp3 juta per meter, padahal sebelumnya hanya Rp150.000.
“Saya sampai turun untuk mijitin orang yang jual agar mau jual. Dan sudah ada beberapa yang berhasil saya rayu, saya dekati dengan harga itu pun tidak terlalu rendah harganya 1,1 juta. Itu sudah paling murah,” ungkap Gubernur tentang upayanya menengahi negosiasi.
Pendekatan Kepemimpinan Emosional
Gubernur mengaku menerapkan pendekatan kepemimpinan yang fleksibel sesuai situasi. “Saya kadang memposisikan menjadi ketua RT. Saya kadang memposisikan menjadi ketua RW, saya kadang memposisikan menjadi kepala desa. Kenapa? Karena warga ini perlu disentuh dengan pendekatan emosional,” jelasnya.
“Pendekatan emosional yang kebapaan, bukan pendekatan struktural,” tambahnya, menegaskan gaya kepemimpinannya yang personal dan dekat dengan rakyat.
Program Pembinaan Anak Terlantar
Gubernur juga menyampaikan keberhasilannya dalam program pembinaan 273 anak melalui pendidikan di Kodam III Siliwangi. Dari jumlah tersebut, 13 anak bahkan tinggal di rumah dinas gubernur karena tidak ada yang menjemput.
“Pada saat yang lain orang tuanya datang menjemputnya, dia menangis. Tak ada satupun orang tuanya yang datang. Seorang menjadi anak yang terbuang. Dan akhirnya saya memutuskan mereka untuk sekolah di Bandung dan tinggal bersama Gubernur Jawa Barat,” tuturnya dengan emosi.
Apresiasi Penegak Hukum
Dalam kesempatan yang sama, Gubernur mengapresiasi tindakan Kejaksaan Agung yang melakukan penahanan terhadap direktur utama PT Sritek dan mantan pejabat Bank Jabar Banten (BJB) terkait dugaan penyimpangan kredit sekitar Rp600 miliar tanpa agunan memadai.
“Ini langkah taktis dan pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui RUPS-nya sudah melakukan koreksi dan perubahan secara total sehingga peristiwa ini tidak akan mempengaruhi kinerja BJB,” katanya.
Rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Jawa Barat Buki Wibawa ini berhasil mengesahkan dua agenda penting yaitu Raperda tentang investasi dan pengesahan hasil LKPJ, yang diharapkan dapat mempercepat pembangunan di Jawa Barat. ***
Penulis : Rizki
Editor : Rizki
Sumber Berita: https://www.youtube.com/live/NICp6_x11uw?si=L3pzFtRfug2IXFxh
