Jakarta, Berita Kita – Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Junico Siahaan, menyampaikan harapannya agar Indonesia dapat mengambil peran aktif dalam membantu meredakan konflik berkepanjangan antara India dan Pakistan. Pernyataan tersebut disampaikannya dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta pada Senin (tanggal disesuaikan).
Nico Siahaan, sapaan akrab legislator tersebut, menilai Indonesia memiliki posisi strategis untuk menjadi mediator mengingat hubungan baik yang telah terjalin lama dengan kedua negara. Menurutnya, stabilitas dan perdamaian di kawasan Asia Selatan sangat penting untuk dijaga bersama.
“Indonesia dapat berperan untuk menjembatani konflik kedua negara ini, apalagi Indonesia memiliki hubungan baik dengan Pakistan dan India,” ujar Nico.
Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa kolaborasi antara Indonesia dan komunitas internasional sangat diharapkan dapat mendorong terciptanya perdamaian yang berkelanjutan. Stabilitas kawasan Asia Selatan, imbuhnya, juga akan memberikan dampak positif bagi keamanan regional dan global, termasuk dalam hal stabilitas politik, rantai pasok ekonomi, dan hubungan strategis antarnegara.
Sebagai wakil rakyat yang duduk di Komisi I DPR yang membidangi pertahanan, luar negeri, komunikasi dan informatika, serta intelijen, Nico melihat potensi konflik terbuka di kawasan tersebut sebagai ancaman serius terhadap ketegangan geopolitik global. Dampaknya, kata dia, bisa menjalar pada meningkatnya krisis kemanusiaan seperti pengungsian, meningkatnya sentimen sektarian, serta gangguan terhadap kestabilan ekonomi internasional.
“Maka, peran aktif Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) maupun organisasi internasional lainnya sangat penting dalam mendukung proses damai,” ucapnya.
Dalam konteks konflik di wilayah Kashmir yang telah berlangsung selama puluhan tahun, Nico menegaskan pentingnya penyelesaian melalui jalur diplomasi dan negosiasi damai, dengan melibatkan semua pihak secara adil. Ia menekankan bahwa prinsip hukum internasional dan penghormatan terhadap hak asasi manusia (HAM) harus menjadi pijakan dalam mencari solusi.
“Kekerasan tidak pernah dapat menjadi solusi atas konflik yang telah berlarut-larut selama puluhan tahun,” ungkapnya tegas.
Ia juga mengingatkan bahwa keterlibatan dua negara yang memiliki senjata nuklir seperti India dan Pakistan menimbulkan potensi ancaman global yang tidak bisa diabaikan. Eskalasi konflik bersenjata, lanjutnya, bisa menciptakan efek domino yang membahayakan perdamaian dunia secara menyeluruh.
Untuk itu, DPR RI melalui dirinya menyerukan penghentian segala bentuk aksi militer yang memperburuk kondisi kemanusiaan, khususnya di wilayah Kashmir dan wilayah terdampak lainnya. Ia menyayangkan jatuhnya korban sipil dalam ketegangan antara kedua negara tersebut.
Dalam pernyataannya, Nico juga menyoroti persoalan penghentian aliran air oleh India terhadap Pakistan. Menurutnya, tindakan tersebut berisiko besar terhadap keberlangsungan hidup 240 juta penduduk Pakistan.
“Kami berharap perang dua negara bersaudara ini tidak sampai menimbulkan dampak kemanusiaan yang lebih parah,” katanya.
Meskipun demikian, ia menyambut positif kesepakatan gencatan senjata antara India dan Pakistan setelah terjadinya rentetan serangan mematikan dalam beberapa hari terakhir. Ia mendesak kedua negara untuk menjalankan komitmen tersebut secara konsisten.
“Tentunya kami berharap Pakistan dan India betul-betul berkomitmen melakukan gencatan senjata, dan segera berunding dengan kepala dingin agar perang dapat segera dihentikan,” tutur Nico.
Selain mendorong penyelesaian lewat dialog, dia juga menekankan pentingnya menahan diri dan menghentikan segala bentuk kekerasan. Jalur diplomasi, baik secara bilateral maupun melalui forum internasional, dinilai sebagai langkah paling bijak untuk mengakhiri konflik.
“Potensi nuklir digunakan dalam perang ini juga makin besar sebab India dan Pakistan sama-sama negara yang bersenjatakan nuklir. Tentu ini harus segera diantisipasi oleh komunitas global dan kami mendesak kedua negara untuk menahan diri,” tambahnya.
Lebih jauh, Nico meminta Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI untuk memastikan keselamatan dan perlindungan warga negara Indonesia (WNI) yang tinggal di wilayah India maupun Pakistan. Bila diperlukan, langkah evakuasi harus segera diambil.
Sebagai penutup, dia menegaskan bahwa DPR RI siap mendukung setiap upaya bersama untuk mewujudkan penyelesaian damai, menjaga keselamatan warga sipil, dan menghormati integritas wilayah masing-masing negara.
“Kami mendesak agar penyelidikan atas serangan di Lembah Baisaran secara transparan, objektif, dan di bawah pengawasan internasional untuk mencegah politisasi serta penyalahgunaan konflik,” ucapnya.
Dia menambahkan bahwa upaya penegakan keadilan tidak boleh mengorbankan nilai-nilai kemanusiaan dan perdamaian lintas batas yang lebih besar. ***
(Redaksi)
Editor : Rizki
Sumber Berita: Rilis
