Jakarta, BeritaKita – Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo resmi membentuk Tim Transformasi Reformasi Polri yang beranggotakan 52 orang. Tim ini dibentuk berdasarkan Surat Perintah (Sprin) Kapolri Nomor Sprin/2749/IX/2025 tertanggal 17 September 2025.
Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya besar Polri untuk menata ulang sistem kelembagaan, tata kelola, serta arah strategi jangka panjang kepolisian. Reformasi ini diharapkan mampu meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kepercayaan publik terhadap institusi Polri.
Dalam surat perintah tersebut, Kapolri menunjuk Kalemdiklat Polri Komjen Pol. Chryshnanda Dwilaksana sebagai ketua tim. Penunjukan ini memperlihatkan komitmen Polri untuk menempatkan figur yang berpengalaman dalam pendidikan, pembinaan, dan pengembangan sumber daya manusia.
Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko membenarkan adanya Surat Perintah tersebut. Ia menegaskan bahwa pembentukan tim reformasi adalah langkah nyata Kapolri dalam menjalankan tanggung jawabnya.
“Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah memerintahkan kepada staf dan jajarannya sebagai langkah responsibilitas dan akuntabilitas,” kata Brigjen Pol. Trunoyudo dalam keterangan resminya, Senin (22/9/2025).
Trunoyudo menjelaskan, surat perintah itu merupakan tindak lanjut Polri untuk bekerja sama dengan Pemerintah dan pemangku kepentingan lain. Pendekatan yang digunakan adalah metode sistematis agar setiap langkah reformasi berjalan terarah.
Ia menambahkan, tujuan pembentukan tim transformasi adalah untuk mengelola proses perubahan institusional. Transformasi ini diharapkan mampu menjawab tantangan zaman dan menyesuaikan arah kebijakan Polri dengan kebutuhan masyarakat.
Menurutnya, proses reformasi yang dijalankan bersifat menyeluruh. “Proses dan tujuan mendasar dan luas yang melibatkan seluruh satuan kerja dan wilayah berdasarkan visi strategis Grand Strategy Polri 2025–2045,” ungkap Trunoyudo.
Grand Strategy Polri 2025–2045 merupakan peta jalan strategis yang dirancang untuk membawa institusi Polri menjadi organisasi modern, profesional, dan dipercaya publik. Strategi ini menekankan pentingnya keseimbangan antara aspek keamanan, pelayanan publik, dan penegakan hukum yang berkeadilan.
Reformasi ini tidak hanya fokus pada struktur organisasi, melainkan juga pada pengembangan sumber daya manusia. Polri menilai bahwa keberhasilan transformasi sangat ditentukan oleh kualitas personel yang mampu menyesuaikan diri dengan tuntutan era digital.
Selain itu, modernisasi teknologi kepolisian juga menjadi salah satu prioritas dalam agenda reformasi. Peningkatan sarana dan prasarana digital dinilai penting untuk mendukung pelayanan publik yang cepat, tepat, dan transparan.
Tim yang dibentuk akan bertugas merumuskan langkah-langkah implementasi reformasi secara detail. Rekomendasi yang dihasilkan akan menjadi acuan bagi seluruh satuan kerja dan jajaran kepolisian di seluruh Indonesia.
Keterlibatan para pemangku kepentingan, termasuk masyarakat sipil, menjadi unsur penting dalam reformasi ini. Polri ingin memastikan bahwa proses transformasi benar-benar sesuai dengan harapan dan kebutuhan publik.
Selain menjaga keamanan, Polri menekankan pentingnya membangun kepercayaan dan kedekatan dengan masyarakat. Oleh karena itu, tim reformasi juga akan menggarap strategi komunikasi publik yang lebih efektif.
Reformasi ini juga diarahkan untuk memperkuat mekanisme pengawasan internal. Dengan pengawasan yang ketat, diharapkan kinerja personel dapat lebih terukur dan potensi penyalahgunaan wewenang dapat diminimalisir.
Kapolri menginstruksikan agar tim bekerja secara cepat namun tetap cermat. Target yang ditetapkan bukan hanya jangka pendek, tetapi juga jangka panjang hingga tahun 2045.
Dengan kerangka kerja yang jelas, Polri optimistis reformasi ini akan menjadi tonggak sejarah baru. Institusi kepolisian diharapkan dapat benar-benar mewujudkan semboyan presisi: prediktif, responsibilitas, dan transparansi berkeadilan.
Agenda reformasi ini juga selaras dengan arah pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045. Polri berkomitmen menjadi bagian dari pilar utama dalam menjaga stabilitas keamanan nasional.
Pembentukan tim reformasi menegaskan keseriusan Polri dalam merespons dinamika sosial, politik, dan hukum di tengah masyarakat. Langkah ini menjadi simbol bahwa Polri siap berubah untuk lebih baik.
Dengan adanya tim transformasi reformasi, publik menanti hasil nyata dari setiap program yang akan dijalankan. Ke depan, keberhasilan reformasi ini akan menjadi tolok ukur sejauh mana Polri mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman dan tuntutan demokrasi. ***
Penulis : Safrizal Atril