Jakarta, Berita Kita — Pimpinan Pusat Muhammadiyah mendorong Presiden Prabowo Subianto untuk menyikapi secara arif dan adil persoalan wilayah empat pulau yang kini menjadi polemik antara Aceh dan Sumatera Utara. Permasalahan ini menyangkut status Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Kecil, dan Pulau Mangkir Besar yang ditetapkan masuk wilayah Sumatera Utara oleh Kementerian Dalam Negeri.
Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Anwar Abbas, menilai keterlibatan Presiden sangat penting guna meredam eskalasi politik dan sosial yang timbul di tengah masyarakat.
“Kita berharap kepada Presiden Prabowo agar masalah keempat pulau yang telah memantik terjadinya dinamika politik tersebut dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya,” ujar Anwar Abbas di Jakarta, Senin.
Ia menegaskan bahwa penetapan tersebut telah menimbulkan ketersinggungan, khususnya dari masyarakat dan Pemerintah Aceh. Menurutnya, dari perspektif historis dan administratif, pulau-pulau tersebut diyakini banyak pihak sebagai bagian dari Kabupaten Aceh Singkil.
Anwar Abbas juga menyebut bahwa pendapat tersebut turut diamini oleh mantan Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla, yang meyakini bahwa keempat pulau itu merupakan wilayah Aceh.
“Sebab kalau kita gagal menangani masalah ini maka tidak mustahil akan menimbulkan disintegrasi bangsa dan kita tentu saja tidak mau hal itu terjadi,” ucapnya.
Ia mengingatkan bahwa Indonesia pernah melalui masa kelam akibat konflik bersenjata antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang berlangsung selama puluhan tahun.
Perjanjian Helsinki yang ditandatangani pada 15 Agustus 2005 menjadi tonggak perdamaian, dengan pemberian otonomi khusus kepada Aceh, pelaksanaan pemilu lokal, pemberian amnesti dan reintegrasi mantan anggota GAM ke masyarakat, hingga penarikan pasukan TNI dan Polri.
Anwar Abbas menegaskan bahwa komitmen terhadap kesepakatan perdamaian menjadi landasan penting menjaga stabilitas di Aceh dan secara lebih luas bagi keutuhan nasional.
“Karena konsistennya kita dalam mematuhi kesepakatan yang ada maka perdamaian di Aceh bisa terwujud dengan baik,” kata dia.
Ia juga menyerukan kepada seluruh elemen bangsa untuk mengedepankan dialog, menjunjung tinggi keadilan, serta menjaga persatuan dan kesatuan dalam menyelesaikan setiap perbedaan pandangan dan kepentingan. ***
Editor : Rizki
Sumber Berita: Rilis
