Yogyakarta, BeritaKita – Pakar Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Tunjung Sulaksono, menekankan pentingnya kehati-hatian para menteri baru hasil reshuffle kabinet Presiden Prabowo Subianto dalam menyampaikan pernyataan publik.
Menurutnya, kemampuan komunikasi politik menjadi kunci agar para pejabat tidak menimbulkan polemik baru. “Kemampuan komunikasi politik dan public speaking harus terus ditingkatkan,” ujar Tunjung Sulaksono dalam keterangannya di Yogyakarta, Selasa (9/9).
Ia menilai, reshuffle yang mengganti lima posisi menteri merupakan langkah strategis pemerintah untuk merespons ketidakpuasan masyarakat. Perubahan itu juga tidak lepas dari desakan gerakan “17+8” yang menuntut perbaikan kinerja dan transparansi pemerintahan.
Tunjung menegaskan, menteri baru tidak cukup hanya menampilkan kinerja optimal, tetapi juga harus segera mengambil langkah nyata yang dampaknya bisa dirasakan masyarakat secara langsung. “Menteri baru harus segera menyelesaikan berbagai persoalan yang menjadi penyebab kemarahan publik,” katanya.
Dalam pandangannya, program-program “quick wins” dalam 100 hari pertama masa jabatan sangat dibutuhkan, khususnya di sektor ekonomi dan ketenagakerjaan. Ia menilai langkah cepat ini akan menjadi tolok ukur keberhasilan awal dari reshuffle.
Dari sudut ilmu pemerintahan, Tunjung menguraikan sedikitnya ada tiga alasan utama yang mendasari reshuffle kabinet. Pertama, faktor kinerja yang dinilai belum maksimal, terutama di sektor-sektor krusial. Kedua, pertimbangan politis untuk meredam ketegangan publik akibat kontroversi atau ketidakpuasan terhadap pejabat tertentu.
Alasan ketiga, lanjut Tunjung, berkaitan dengan aspek yuridis. Kasus hukum yang menjerat menteri atau pejabat sebelumnya kerap menjadi dasar bagi presiden untuk melakukan pergantian.
Ia menambahkan, pertimbangan reshuffle kali ini juga tidak terlepas dari dinamika politik yang berkembang. “Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, sendiri menyatakan salah satu pertimbangan perombakan kabinet adalah gejolak demonstrasi akhir Agustus 2025 lalu,” kata Tunjung.
Dengan demikian, ia menegaskan bahwa menteri baru memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga stabilitas politik sekaligus menjawab tuntutan publik melalui kebijakan yang terukur. ***
Editor : Rizki
Sumber Berita: Rilis
