Jakarta, Berita Kita – DPP PDI Perjuangan menggelar seminar nasional dengan tema “Mewujudkan Amanat Konstitusi, Pendidikan Dasar Gratis untuk Meningkatkan SDM Unggul Berdaya Saing” di Sekolah Partai Lenteng Agung, Jakarta. Seminar ini merupakan bagian dari komitmen partai untuk mengawal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pendidikan gratis dan memastikan hak-hak dasar rakyat terpenuhi, khususnya di bidang pendidikan.
Dalam seminar tersebut, DPP PDI Perjuangan memandang pendidikan sebagai fondasi utama dalam pembangunan bangsa yang berkeadilan. Negara memiliki kewajiban konstitusional untuk menjamin akses pendidikan dasar yang gratis, inklusif, dan bermutu bagi seluruh anak bangsa tanpa diskriminasi.
“Secara konstitusional, negara berkewajiban menjamin pendidikan dasar tanpa biaya untuk seluruh warga negara, tanpa membedakan status sekolah tempat mereka belajar. Pendidikan adalah hak dasar yang wajib difasilitasi oleh Negara untuk seluruh rakyat tanpa diskriminasi.”
Seminar ini dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Fajar Rizal Ul Haq, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Lucky Alfirman yang diwakili Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara Suprapto, dan Kepala Organisasi Riset Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora BRIN Yan Rianto. Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat menjadi keynote speaker dalam seminar tersebut.
Urgensi penyelenggaraan seminar ini tidak lepas dari munculnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XXII/2024 yang menegaskan bahwa Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional tidak boleh dimaknai hanya berlaku bagi sekolah negeri. Putusan ini menjadi pengingat sekaligus koreksi terhadap praktik kebijakan pendidikan selama ini yang cenderung mengabaikan hak siswa di sekolah/madrasah swasta untuk mendapatkan pembiayaan pendidikan dasar dari negara.
My Esti menjelaskan bahwa seminar ini menjadi ruang strategis untuk mempertemukan pemangku kepentingan dan merumuskan langkah-langkah konkret guna menyusun dan mendorong kebijakan pembiayaan pendidikan dasar yang lebih inklusif, adil, dan sesuai dengan amanat konstitusi. “Hal ini penting untuk memastikan bahwa seluruh anak Indonesia, baik yang menempuh pendidikan di sekolah negeri maupun swasta, mendapatkan hak mereka secara setara,” jelasnya ¹.
Dengan demikian, PDI Perjuangan mendorong lahirnya konsensus nasional dan kebijakan progresif untuk mewujudkan sistem pendidikan dasar yang tidak diskriminatif, sebagaimana diperintahkan oleh Undang-Undang Dasar (UUD) NRI Tahun 1945 dan nilai-nilai yang diwariskan oleh Bung Karno. ***
Editor : Rizki
Sumber Berita: Rilis
