Kota Bekasi, BeritaKita–Pemerintah Kota Bekasi menggelar Forum Sinergitas bersama sejumlah instansi vertikal di Balai Patriot. Forum ini menjadi wadah koordinasi untuk memperkuat ketertiban umum, menjaga keamanan masyarakat, hingga menyusun langkah strategis dalam penanganan konflik sosial.
Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, secara resmi membuka forum tersebut. Dalam sambutannya, ia menekankan pentingnya kerja sama lintas lembaga dalam menyikapi dinamika sosial yang terus berkembang di tengah masyarakat.
Tri menegaskan bahwa koordinasi antarinstansi di Kota Bekasi telah berjalan dengan baik, terutama dalam merespons berbagai bentuk konflik sosial. Ia menyebutkan bahwa beberapa waktu lalu, aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui kelompok warga langsung ditindaklanjuti bersama DPRD Kota Bekasi.
“Aspirasi yang kita tindak lanjuti adalah bukti koordinasi terbaik. Reaksi cepat, empati, dan peduli menjadi dasar kita dalam memberikan rasa nyaman kepada masyarakat, tentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” ungkap Tri Adhianto.
Forum ini turut dihadiri Wakil Wali Kota Bekasi, Abdul Harris Bobihoe, Wakil Ketua DPRD Kota Bekasi, Faisal, jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta sejumlah narasumber dari Kesbangpol Provinsi Jawa Barat, Polres Metro Bekasi Kota, dan Kodim 0507 Bekasi.
Berbagai isu aktual menjadi bahan pembahasan. Topik yang diangkat meliputi penanganan konflik sosial berbasis kearifan lokal, penurunan angka balap liar, pencegahan tawuran remaja, hingga antisipasi terhadap perjudian, minuman keras, serta pergaulan bebas yang berpotensi merusak ketertiban masyarakat.
Dalam kesempatan itu, Tri menyoroti fenomena anak muda yang sering menjadikan jalan raya sebagai tempat berkumpul pada malam hari. Ia menekankan bahwa perilaku tersebut harus segera ditangani dengan kerja sama semua pihak.
“Sebagai orang tua di Kota Bekasi, kita harus kompak bergerak untuk meminimalisir potensi kerawanan,” tambahnya.
Selain masalah sosial, forum juga membahas pembangunan infrastruktur publik. Beberapa program yang disampaikan antara lain rencana pembangunan jembatan penyeberangan orang (JPO) di Stasiun Bekasi, pengembangan Corporate Social Responsibility (CSR) di sepanjang Kalimalang, serta rencana investasi wisata jangka panjang di kawasan Duta Harapan.
Tri mengakui bahwa keterbatasan fiskal menjadi tantangan dalam menjalankan program pembangunan. Namun, ia menegaskan bahwa Pemkot Bekasi tetap membuka ruang kolaborasi dengan pihak swasta untuk mendorong percepatan investasi.
Isu ketenagakerjaan juga menjadi perhatian serius. Tri mengungkapkan bahwa maraknya warga yang tergoda bekerja ke luar negeri tanpa pengawasan yang memadai berpotensi menimbulkan persoalan baru.
Ia meminta agar instansi terkait memperketat pengawasan terhadap penerbitan paspor. Menurutnya, langkah ini penting untuk melindungi masyarakat dari risiko perdagangan orang maupun praktik kerja ilegal.
Pada sektor pemberdayaan masyarakat, Pemkot Bekasi memastikan mulai Oktober mendatang akan menyalurkan insentif bagi RT dan RW, termasuk dana hibah untuk kegiatan di tingkat RW. Program ini diharapkan mampu memperkuat peran masyarakat dalam menjaga ketahanan sosial.
Di bidang lingkungan, program kebersihan melalui bank sampah terus digalakkan. Setiap RW diinstruksikan membentuk kelompok pengelola sampah sebagai upaya menciptakan kawasan yang lebih sehat dan berkelanjutan.
Tri juga memberikan perhatian khusus pada dunia pendidikan. Ia menegaskan bahwa tidak boleh ada anak di Kota Bekasi yang putus sekolah hanya karena keterbatasan ekonomi.
Untuk itu, Pemkot telah menyiapkan alternatif berupa sekolah rakyat, fasilitas pendidikan berasrama gratis di bawah Departemen Sosial, serta dukungan dari Cevest sebagai pusat pelatihan keterampilan.
“Pendidikan adalah hak setiap anak. Kami pastikan seluruh anak di Kota Bekasi mendapatkan akses pendidikan tanpa terkecuali,” ujar Tri Adhianto.
Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya membangun komunikasi yang terbuka antarinstansi. Menurutnya, saling berbagi informasi menjadi kunci dalam menghadirkan solusi atas persoalan bersama.
“Kita ingin saling mengisi informasi, bekerja kompak, dan mencari solusi atas persoalan bersama. Sinergi ini adalah modal besar untuk menghadirkan pelayanan publik yang responsif, aman, dan inklusif di Kota Bekasi,” pungkasnya.
Forum sinergitas ini diharapkan mampu memperkuat kesatuan langkah antara Pemkot Bekasi, instansi vertikal, serta masyarakat. Dengan demikian, berbagai tantangan sosial, keamanan, maupun pembangunan dapat diselesaikan secara cepat, tepat, dan terukur. ***
Editor : Redaksi
Sumber Berita: Rilis
