Jakarta, BeritaKita — Isu mengenai transparansi dalam proses promosi jabatan di lingkungan Tentara Nasional Indonesia (TNI) kembali menjadi sorotan publik. Pengamat pertahanan dan keamanan dari Institute for Security and Strategic Studies (ISSES), Khairul, menilai bahwa sistem penilaian yang terbuka dan objektif sangat penting untuk menjaga profesionalisme di tubuh TNI.
Menurut Khairul, pemberian kenaikan pangkat atau jabatan harus dilakukan dengan berlandaskan pada kinerja dan rekam jejak prestasi prajurit, bukan sekadar kedekatan personal atau faktor senioritas.
“Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto perlu menjalankan perintah Presiden Prabowo Subianto untuk menempatkan prestasi sebagai dasar utama dalam promosi jabatan. Langkah ini penting agar sistem karier di TNI semakin profesional dan transparan,” ujar Khairul saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.
Ia menegaskan bahwa transparansi merupakan kunci untuk memperkecil potensi konflik internal di lingkungan militer. Dengan adanya sistem penilaian yang jelas dan terukur, peluang munculnya kecemburuan antarperwira dapat diminimalkan.
“Kuncinya ada pada rubrik penilaian yang jelas dan terukur. Kalau promosi dilakukan secara transparan berbasis rekam prestasi, pendidikan, pengalaman operasi, penugasan luar negeri, dan integritas, maka peluang friksi bisa ditekan,” kata Khairul menegaskan.
Selain menciptakan rasa keadilan, sistem terbuka ini juga dianggap mampu memotivasi setiap prajurit untuk terus meningkatkan kemampuan diri. Dengan begitu, para perwira berprestasi dapat memperoleh posisi yang sesuai dengan kontribusinya bagi bangsa dan negara.
Khairul menilai sistem promosi berbasis meritokrasi tidak hanya adil, tetapi juga efisien untuk mendorong kemajuan di ketiga matra TNI — darat, laut, dan udara.
Namun, ia menegaskan bahwa penerapan sistem transparan ini bukan berarti menghapus sepenuhnya tradisi senioritas yang telah melekat dalam budaya militer.
“Senioritas memang bagian penting dari kultur militer untuk menjaga disiplin dan kohesi satuan,” ujarnya.
Kendati demikian, Khairul mengingatkan bahwa jika senioritas dijadikan tolok ukur utama dalam menentukan jabatan, hal itu justru bisa menghambat regenerasi kepemimpinan di tubuh TNI.
“Ketika faktor senioritas menjadi pertimbangan utama, sistem kadang menghambat percepatan regenerasi atau menutup ruang bagi kader yang lebih relevan dengan kebutuhan zaman,” tambahnya.
Ia berharap penerapan sistem promosi yang lebih transparan dapat membuka peluang yang sama bagi seluruh perwira tanpa memandang latar belakang, asal matra, maupun tingkat senioritas.
Dengan demikian, proses regenerasi dalam tubuh TNI dapat berjalan sehat, alami, dan berkelanjutan sehingga organisasi mampu bekerja secara maksimal menghadapi tantangan zaman.
“Dengan pendekatan ini, proses seleksi jadi lebih objektif dan akuntabel, tidak membuka ruang like and dislike atau persepsi eksklusivitas,” tutup Khairul.
Pernyataan pengamat ISSES tersebut sejalan dengan amanat Presiden Prabowo Subianto dalam upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 TNI yang digelar di Lapangan Silang Monas, Jakarta, Minggu (5/10).
Dalam amanatnya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa prajurit TNI berhak dipimpin oleh para pemimpin terbaik yang memiliki dedikasi tinggi dan cinta tanah air.
“Saya memberi izin kepada Panglima TNI dan kepala staf dalam rangka seleksi kepemimpinan tidak perlu terlalu memperhitungkan senioritas. Yang penting prestasi, pengabdian, dan cinta tanah air,” ujar Presiden Prabowo di hadapan jajaran pimpinan TNI.
Presiden menyampaikan langsung pesannya kepada Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Maruli Simanjuntak, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Muhammad Ali, dan Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal M. Tonny Harjono.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden menekankan bahwa TNI sebagai garda terdepan pertahanan negara membutuhkan kepemimpinan yang tangguh dan berintegritas.
“Saya atas nama negara, bangsa, dan rakyat, mengingatkan semua unsur pimpinan TNI dari setiap eselon dan tingkatan untuk selalu membina diri dan memberi contoh. Kepemimpinan di TNI harus kepemimpinan keteladanan, harus ing ngarso sung tulodo, memberi contoh di depan,” tegasnya.
Presiden Prabowo juga menegaskan bahwa tidak ada tempat bagi pemimpin yang tidak kompeten, tidak profesional, atau tidak memahami tanggung jawabnya di tubuh TNI.
Ia menutup amanatnya dengan pesan penting agar evaluasi terhadap para pemimpin di lingkungan TNI dilakukan secara berkala dan berkesinambungan. “Prajurit kita berhak dan menuntut kepemimpinan yang terbaik,” ucap Presiden.
Dengan dorongan dari pengamat dan perintah tegas dari Presiden, reformasi dalam sistem promosi jabatan di lingkungan TNI diharapkan dapat memperkuat profesionalisme, memperkokoh kepercayaan publik, serta membawa institusi pertahanan ini semakin maju dan adaptif terhadap dinamika zaman. ***
Editor : Redaksi
