Pengamat: Perbaikan Polri Bisa Dilakukan Tanpa Ganti Kapolri

- Redaksi

Minggu, 7 September 2025 - 05:43 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jakarta, BeritaKita — Pengamat politik dari Indonesia Policy Institute (IPI), Karyono Wibowo, menyarankan agar Presiden Prabowo Subianto fokus pada reformasi institusi Kepolisian Republik Indonesia (Polri) tanpa harus mengganti Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dari jabatannya sebagai Kapolri.

Menurut Karyono, desakan sejumlah pihak untuk mencopot Kapolri tidak perlu diikuti oleh Presiden. Ia menilai bahwa stabilitas negara lebih penting untuk dijaga, terutama di tengah situasi sosial politik yang sedang memanas.

 

“Presiden Prabowo tetap mendorong perbaikan institusi Polri tanpa harus terjebak dalam desakan pergantian atau pencopotan Kapolri,” ujar Karyono dalam pernyataan yang dikonfirmasi di Jakarta.

Baca Juga :  Bareskrim Gagalkan Penjualan Sisik Trenggiling 

 

Ia menambahkan bahwa mempertahankan Listyo Sigit sebagai Kapolri merupakan langkah strategis untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

 

“Mempertahankan Listyo Sigit sebagai Kapolri di tengah krisis sosial politik sekarang adalah langkah menjaga stabilitas,” katanya.

 

Karyono juga menilai bahwa pencopotan Kapolri saat ini tidak relevan dengan kebutuhan negara. Ia menyoroti respons Listyo Sigit terhadap insiden meninggalnya pengemudi ojek daring, Affan Kurniawan, dalam aksi demonstrasi pada akhir Agustus 2025.

 

Dalam kasus tersebut, Listyo Sigit dinilai telah menunjukkan sikap kepemimpinan yang empatik namun tetap tegas. Ia bahkan mendatangi langsung keluarga korban dan menyampaikan permintaan maaf secara terbuka.

Baca Juga :  Polres Lebak Jika Tidak Mampu Ungkap Kasus Kematian Penambang Cihara, Polda Banten Segera Ambil Alih

 

“Artinya Pak Kapolri sudah bertindak adil, empati tetapi tetap tegas dalam menghadapi insiden demonstrasi dan dampaknya,” ujar Karyono.

 

Di sisi lain, organisasi masyarakat sipil diketahui telah mengajukan 12 tuntutan kepada pemerintah. Salah satu tuntutan tersebut adalah pergantian Kapolri, yang dinilai gagal mengubah watak represif institusi Polri, menyusul tindakan kekerasan terhadap massa aksi dalam demonstrasi akhir Agustus lalu.  ***

Editor : Rizki

Sumber Berita: Rilis

Berita Terkait

Polemik di SMAN 1 Cimarga Berakhir, Kepala Sekolah Dinonaktifkan dan Siswa Dikenai Sanksi Pembinaan
PW Fast Respon Nusantara Tegaskan Denda Royalti atas Penyalahgunaan Logo Resmi
Polda Metro Tetapkan 16 Tersangka Perusakan Fasilitas Umum
Bareskrim Polri Ungkap Kasus Penelantaran dan Kekerasan Berat Anak di Jakarta Selatan
KPK Duga Ridwan Kamil Terima Uang dari Kasus Korupsi Bank BJB
Immanuel Ebenezer Akui Terima Penerimaan Lain di Luar Kasus Sertifikat K3
Uji Materi Pasal 8 UU Pers Dinilai Mampu Perjelas Perlindungan Hukum bagi Wartawan
KPK Sita Aset Miliaran Rupiah Milik Eks Menteri Agama Yakud Folil Terkait Korupsi Kuota Haji
Berita ini 3 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 15 Oktober 2025 - 18:51 WIB

Polemik di SMAN 1 Cimarga Berakhir, Kepala Sekolah Dinonaktifkan dan Siswa Dikenai Sanksi Pembinaan

Jumat, 3 Oktober 2025 - 22:05 WIB

PW Fast Respon Nusantara Tegaskan Denda Royalti atas Penyalahgunaan Logo Resmi

Selasa, 16 September 2025 - 23:28 WIB

Polda Metro Tetapkan 16 Tersangka Perusakan Fasilitas Umum

Kamis, 11 September 2025 - 10:35 WIB

Bareskrim Polri Ungkap Kasus Penelantaran dan Kekerasan Berat Anak di Jakarta Selatan

Rabu, 10 September 2025 - 08:52 WIB

KPK Duga Ridwan Kamil Terima Uang dari Kasus Korupsi Bank BJB

Berita Terbaru

Ekonomi/Bisnis

Koperasi Merah Putih, Gerakan Baru Menuju Ekonomi Kerakyatan

Sabtu, 18 Okt 2025 - 01:40 WIB

Peristiwa

Sempati 89 Berduka Kehilangan Sosok Peduli Sesama

Jumat, 17 Okt 2025 - 16:22 WIB

Kenali gejala diabetes

Nenavin memiliki kandungan senyawa aktif yang bermanfaat bagi penderita diabetes