BEKASI, BERITAKITA || Pemerintah Desa Sumberjaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, menjadi sorotan publik setelah serangkaian kasus dugaan penyelewengan dana desa terungkap sepanjang 2023 hingga 2025. Penunjukan Ike Rahmawati sebagai Penjabat (PJ) Kepala Desa pada Agustus 2025 membuka kembali berbagai kejanggalan penggunaan anggaran yang terjadi sejak pergantian kepemimpinan sebelumnya. Situasi semakin kompleks ketika sejumlah pejabat desa, termasuk bendahara dan PJ Kades terdahulu, terseret pemeriksaan aparat penegak hukum.
Awal mula persoalan bermula ketika kepala desa definitif sebelumnya terpilih sebagai anggota DPRD Kabupaten Bekasi dan meninggalkan kursinya. Kekosongan jabatan itu diisi oleh pejabat sementara dari unsur ASN, namun selama masa transisi dua tahun, mulai muncul dugaan ketidakwajaran dalam pengelolaan dana desa. Ike Rahmawati menjelaskan bahwa saat dirinya mulai bertugas, laporan keuangan dan dokumen kegiatan tidak ditemukan secara lengkap. Ia menegaskan, “Saat saya masuk, tidak ada satu pun laporan yang tersisa. Semua kosong,” ujarnya.
Pengungkapan kasus berawal dari upaya pemeriksaan rekening koran desa. Dari dokumen itu teridentifikasi adanya aliran dana desa yang masuk ke tiga rekening pribadi bendahara desa yang telah meninggal dunia. Temuan tersebut memicu pemeriksaan mendalam oleh Inspektorat, yang kemudian memperkirakan nilai potensi kerugian negara mendekati Rp2,1 miliar. Ike menyebut, “Rekening koran menunjukkan dana desa langsung masuk ke rekening pribadi almarhum bendahara,” sebagai indikasi utama penyimpangan.
Upaya klarifikasi dilakukan dengan mendatangi keluarga almarhum bendahara. Pada pertemuan itu, pihak keluarga menunjukkan sikap kooperatif dan menyerahkan berbagai barang yang diduga berasal dari dana desa, beserta sebagian uang tunai. Penyerahan dilakukan secara resmi melalui berita acara dan dokumentasi lengkap. Namun, dua minggu setelah penyerahan, keluarga justru melaporkan Ike Rahmawati dengan tuduhan pemaksaan dan intimidasi. Ia menolak tuduhan tersebut dan menegaskan tidak ada tekanan apa pun selama proses penyerahan barang.
Situasi semakin memanas ketika keluarga almarhum bersama kuasa hukumnya diduga masuk secara paksa ke gedung penyimpanan barang sitaan desa dengan merusak kunci. Pemerintah desa kemudian membuat laporan balik karena perbuatan tersebut dianggap sebagai upaya mengganggu proses penegakan hukum. Ike menyampaikan bahwa dirinya tetap kooperatif mengikuti prosedur yang berlaku dan menyerahkan sepenuhnya penanganan kasus kepada aparat yang berwenang.
Di tengah tekanan dan ketidakpastian hukum, pelayanan kepada masyarakat tetap harus berjalan. Minimnya anggaran membuat Ike dan perangkat desa harus mengandalkan dukungan CSR, program aspirasi dewan, serta kolaborasi dengan berbagai pihak. Bentuk kerja sama itu antara lain pembangunan jalan, kegiatan penghijauan, dan dukungan sosial untuk warga. Menurutnya, “Selama empat bulan ini, ada saja orang-orang baik yang membantu. Ini yang membuat program tetap hidup meski tanpa anggaran,” ungkapnya.
Selain penanganan kasus, pemerintah desa juga menata ulang perencanaan pembangunan jangka pendek. Fokus utama diarahkan pada kebutuhan mendesak masyarakat, seperti penguatan UMKM, ketahanan pangan, dan peningkatan layanan kesehatan. Pemerintah desa juga telah mengajukan pembangunan puskesmas baru kepada pemerintah kabupaten mengingat kepadatan penduduk yang semakin tinggi.
Menutup penjelasannya, Ike Rahmawati menyatakan bahwa dirinya menjalankan amanah dengan kemampuan maksimal selama satu tahun masa jabatan. Ia menuturkan, “Saya hanya berharap apa yang telah saya rintis ini bisa dilanjutkan pemimpin berikutnya untuk kemajuan Sumberjaya.” Ia juga menitipkan pesan kepada masyarakat agar tetap menjaga kondusivitas dan bersama-sama mengawal transparansi penggunaan dana desa agar kejadian serupa tidak terulang. ***
Editor : Beritakita.click
Sumber Berita: @ForumAsMEN
