JAKARTA, BERITAKITA || Media BERITAKITA (BK), melaporkan bahwa Ketua Harian Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Ahmad Ali, menyampaikan kritik terhadap pihak-pihak yang menuntut Presiden ke-7 RI Joko Widodo untuk berhenti dari aktivitas politik. Pernyataan itu disampaikan dalam acara Rapat Koordinasi Wilayah PSI se-Kepulauan Riau di Batam pada Sabtu malam, 22 November 2025.
Ali menilai tuntutan tersebut tidak adil, terutama ketika masih ada tokoh politik yang terus memimpin partai selama puluhan tahun. Ia menegaskan pandangannya dalam forum tersebut. “Sialnya Pak Jokowi ini dihina dan dimaki, tetapi ketika beliau melawan, justru diminta menjadi negarawan. Ketika bicara politik, malah disuruh beristirahat,” ujarnya.
Menurut laporan BERITAKITA, Ali tidak menyebut secara spesifik siapa tokoh yang ia sindir, namun ia menggambarkan sosok “nenek-nenek” yang telah sangat lama menjabat sebagai ketua umum partai tanpa berganti kepemimpinan. Ia menyampaikan perbandingan tersebut sebagai bentuk kritik pada standar ganda dalam menilai peran politik seseorang.
Selain itu, Ali juga menyinggung seorang tokoh pria yang pernah menjadi presiden dan tetap aktif berpartai lebih dari dua dekade. Ia menyatakan bahwa tidak ada desakan publik bagi tokoh itu untuk berhenti mengurusi partainya. “Ada Bapak Presiden yang sekarang sudah 20 tahun lebih aktif berpartai dan tidak disuruh berhenti. Apa sebenarnya yang ditakuti dari Pak Jokowi?” ungkapnya.
Dalam kesempatan yang sama, Ali menanggapi isu mengenai keaslian ijazah Jokowi yang kembali bergulir di ruang publik. Ia menyatakan bahwa Jokowi sudah melalui lima kontestasi politik yang seluruhnya mengharuskan verifikasi dokumen pribadi. Ali menjelaskan bahwa setiap calon selalu melewati masa sanggah sehingga ruang keberatan terbuka. “Selama ini tidak ada sanggahan terhadap dokumen-dokumen tersebut,” katanya.
Ali meyakini bahwa isu ijazah palsu tersebut bukan berkembang secara alamiah. Ia menilai ada pihak-pihak yang mengorkestrasi penyebaran isu tersebut demi kepentingan politik menjelang Pemilu 2029. Menurutnya, isu yang terus berulang menjadi indikasi adanya operasi politik tertentu.
Ia juga mengutip pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang sebelumnya menduga adanya pihak yang mendanai pergerakan isu itu. “Seperti yang dikatakan Pak Prabowo, pasti ada yang mengotaki dan membiayai. Isu ini berjalan terlalu panjang,” ujar Ali. Pernyataan itu mempertegas dugaan PSI bahwa penyebaran isu tersebut memiliki tujuan politik terstruktur.
Melalui penyampaiannya, PSI berharap agar dinamika politik ke depan dapat berlangsung tanpa memecah belah masyarakat. Ali menegaskan bahwa partainya ingin masyarakat melihat kualitas kerja politik, bukan sekadar narasi yang menebar permusuhan. Ia menilai bahwa Jokowi berhak terus berpendapat dalam ruang politik sepanjang tidak melanggar hukum dan etika demokrasi. ***
Editor : Beritakita.click
Sumber Berita: Rilis
