Jakarta, Berita Kita – Seorang balita perempuan berusia 15 bulan asal Desa Tambbe, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB), harus kehilangan tangan kanannya akibat dugaan malapraktik medis yang terjadi di sejumlah fasilitas kesehatan milik pemerintah. Peristiwa memilukan ini bermula pada April 2025 dan kini tengah menjadi sorotan publik.
Kejadian bermula saat balita bernama Arumi mengalami demam dan muntah pada 10 April 2025. Orang tuanya, Marliana dan suaminya, segera membawanya ke Puskesmas Bolo untuk mendapatkan perawatan. Setelah dirawat selama empat hari tanpa adanya perubahan kondisi, hasil laboratorium menunjukkan bahwa Arumi mengidap Demam Berdarah Dengue (DBD). Marliana kemudian meminta agar anaknya dirujuk ke rumah sakit yang lebih besar.
Sebelum dirujuk, seorang perawat tetap memasukkan obat lewat infus ke tangan Arumi meskipun sang ibu telah memperingatkan bahwa tangan anaknya tampak mulai bengkak. Marliana mengatakan, “Setelah diberi obat, anak saya menangis kesakitan. Ketika infus dicabut, jari-jarinya sudah mulai membengkak dan punggung tangannya memerah.”
Pada 13 April malam, Arumi dirujuk ke RSUD Sondosia dan dipasang infus di tangan kirinya karena tangan kanan sudah membengkak. Namun, keesokan paginya, pembengkakan di tangan kanan semakin parah. Marliana menyebut bahwa dokter hanya menyarankan kompres dingin tanpa melakukan pemeriksaan lanjutan. “Setelah dikompres, tangan anak saya justru menghitam,” ujarnya.
Permintaan rujukan kembali ditolak hingga akhirnya pada 15 April malam, Arumi dibawa ke RSUD Bima dalam kondisi tangan yang sudah sangat kritis. Di rumah sakit tersebut, menurut Marliana, anaknya tidak mendapat pemeriksaan dari dokter spesialis karena keterbatasan kamar BPJS. Ia mengaku harus menawarkan diri untuk membayar kamar umum agar anaknya bisa segera diperiksa. Namun, prosedur rumah sakit dinilai sangat menyulitkan.
Situasi semakin memburuk ketika Arumi akhirnya ditangani oleh dokter spesialis. Setelah diperiksa, diketahui tidak ada aliran darah di tangan kanan balita tersebut. Pada 12 Mei 2025, operasi amputasi pun dilakukan di RSUP Mataram.
Pihak keluarga mengaku sudah melaporkan kasus ini ke kepolisian sejak 12 April 2025. Namun, hingga pertengahan Juni, belum ada perkembangan berarti dari proses penyelidikan. Marliana mengungkapkan, “Kami belum menerima informasi apapun dari kepolisian. Katanya masih penyelidikan, tapi tidak ada hasil.”
Kuasa hukum keluarga, Eva Nurfadilah, menyampaikan bahwa mereka telah melakukan audiensi dengan Dinas Kesehatan Provinsi NTB untuk mencari kejelasan dari ketiga fasilitas kesehatan terkait, yakni Puskesmas Bolo, RSUD Sondosia, dan RSUD Bima. “Kami meminta Dinas Kesehatan menjadi mediator agar pihak rumah sakit bersuara, karena sampai sekarang mereka masih bungkam,” tegas Eva.
Kini, Arumi menjalani rawat jalan dan tengah dipersiapkan untuk menjalani operasi pencangkokan kulit yang dijadwalkan berlangsung pada Senin mendatang di RSUP Mataram.
Marliana menuntut pertanggungjawaban dari semua pihak yang telah lalai dalam menangani putrinya. Dengan mata berkaca-kaca, ia menyatakan, “Saya ingin mereka bertanggung jawab. Anak saya masih bayi, kini cacat, dan perempuan pula. Saya ingin mereka mengakui kelalaiannya, demi masa depan anak saya.”
Tragedi yang dialami Arumi menggambarkan perlunya perhatian serius terhadap layanan kesehatan dasar di daerah, khususnya dalam menangani kasus gawat darurat anak. Kasus ini pun menjadi pengingat betapa pentingnya kecepatan penanganan dan empati dalam layanan medis agar tidak terjadi korban serupa di masa mendatang. ***
Editor : Rizki
Sumber Berita: https://youtu.be/jYiIyvXAHEs?si=IdnDJVYAYTKicG1C
