Jakarta, BeritaKita — Dokumen rahasia yang berisi usulan gencatan senjata terbaru di Gaza terungkap ke publik pada Minggu, 6 Juli 2025, bertepatan dengan rencana kunjungan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, ke Gedung Putih, Amerika Serikat.
Menurut dokumen tersebut, masa gencatan senjata dirancang akan berlangsung selama 60 hari. Dalam periode itu, Hamas diwajibkan menyerahkan 10 sandera dalam kondisi hidup serta 18 sandera dalam keadaan meninggal dunia. Sebagai imbal balik, militer Israel akan ditarik mundur ke zona penyangga di sepanjang perbatasan Gaza, Israel, dan Mesir.
Selama jeda konflik, bantuan kemanusiaan dalam jumlah besar akan diizinkan masuk ke wilayah Gaza. Pengelolaan dan distribusi bantuan tersebut akan dilakukan oleh badan-badan di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Bulan Sabit Merah Palestina.
Sumber dari kalangan diplomatik menyebutkan bahwa dokumen tersebut tidak mencantumkan secara rinci masa depan Yayasan Kemanusiaan Gaza, lembaga yang selama ini dikendalikan oleh Amerika Serikat dan Israel. Yayasan ini diketahui telah menyalurkan bantuan pangan sejak Mei 2025 dan menjadi alternatif sistem distribusi yang sebelumnya berada di bawah koordinasi PBB.
“Israel menghendaki agar yayasan ini mengambil alih peran distribusi bantuan dari PBB,” ungkap seorang sumber yang terlibat dalam proses negosiasi.
Salinan dokumen tersebut dibagikan oleh seorang individu yang mengetahui secara langsung jalannya perundingan. Informasi itu kemudian dikonfirmasi oleh dua narasumber lainnya yang juga memahami isi dokumen. Ketiganya memberikan informasi kepada media dengan syarat identitas mereka dirahasiakan karena tidak memiliki wewenang resmi untuk mengungkap rincian negosiasi kepada publik.
Langkah ini disebut sebagai bagian dari diplomasi intensif yang sedang berlangsung antara Israel, Amerika Serikat, dan pihak-pihak internasional lainnya dalam upaya mengakhiri konflik berkepanjangan di Jalur Gaza. ***
Editor : Rizki
Sumber Berita: https://youtu.be/fDo-dZ2N1kg?si=bOTr30YtG6jHNko5
