Jakarta, BeritaKita – Pemerintah melalui Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) memastikan bahwa proses verifikasi calon siswa Sekolah Rakyat dilakukan secara bertahap dan ketat. Rekrutmen ini dikhususkan bagi anak-anak dari keluarga miskin, dan pelaksanaannya membutuhkan persetujuan dari kepala daerah masing-masing.
Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan, Adita Irawati, menjelaskan bahwa proses verifikasi berbasis pada data yang akurat dan telah tervalidasi.
“Memang yang bisa masuk ke sana adalah anak-anak dari keluarga miskin yang secara data itu sudah jelas, basisnya data. Lalu oleh para petugas Dinas Sosial, di Kementerian Sosial itu dilakukan validasi dan verifikasi ke lapangan,” ujar Adita dalam siniar bersama ANTARA di Jakarta, Jumat (11/7).
Ia menambahkan bahwa proses seleksi juga mencakup pengecekan terhadap Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang telah terintegrasi dengan Data Pokok Pendidikan (Dapodik).
Selain itu, kata Adita, setiap calon siswa perlu mendapatkan persetujuan dari keluarga mereka. Hal ini penting mengingat Sekolah Rakyat merupakan sekolah berasrama.
“Anak-anak itu harus tinggal di lokasi yang berbeda dengan orang tua mereka, dan beberapa dari mereka mungkin ikut mencari nafkah untuk keluarga,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa keputusan akhir terkait nama-nama calon siswa berada di tangan kepala daerah.
“Memang rekrutmen ini akhirnya nama-nama ini harus disetujui oleh kepala daerah, bupati atau wali kota. Karena sekolah ini ada di lokasi kepala daerah dan tingkat kemiskinan ini kan wilayah kerjanya kepala daerah,” tutur Adita.
Menurutnya, keterlibatan kepala daerah juga diperlukan agar mereka dapat bertanggung jawab atas pelaksanaan Sekolah Rakyat di wilayah masing-masing.
“Harapannya kepala daerah dapat menjadi penanggung jawab untuk memastikan Sekolah Rakyat benar-benar bisa berlangsung,” imbuh Adita.
Program Sekolah Rakyat direncanakan memulai tahun ajaran baru pada 14 Juli 2025. Simulasi telah dilakukan di sejumlah titik, dan sebanyak 63 lokasi ditargetkan mulai beroperasi pada pertengahan Juli ini.
Pemerintah juga menargetkan 37 lokasi tambahan akan dibuka pada akhir Juli atau awal Agustus. Hal ini sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang meminta agar jumlah Sekolah Rakyat ditingkatkan dari 100 menjadi 200 lokasi.
Program ini menyasar anak-anak dari keluarga yang tergolong miskin dan miskin ekstrem. Dalam penyelenggaraannya, Kementerian Sosial bekerja sama dengan berbagai kementerian dan lembaga lain. ***
Editor : Rizki
Sumber Berita: Rilis
